Kuwu Se Cirebon Ancam Dirikan Provinsi Cirebon, Saat Demo Tuntut Dana Desa

Kuwu Se Cirebon Ancam Dirikan Provinsi Cirebon, Saat Demo Tuntut Dana Desa

Kuwu Se Cirebon Ancam Dirikan Provinsi Cirebon, Saat Demo Tuntut Dana Desa - Ratusan kuwu atau kepala desa, dari Kabupaten Cirebon menggelar aksi di depan Gedung Sate Bandung, Rabu (30/3) siang sekira pukul 13.58 wib.

Dalam aksinya, para kuwu yang menggunakan sekitar sepuluh bus tersebut, mendesak Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan untuk segera mencairkan bantuan dana infrastruktur desa sebesar RP 100 juta per desa yang ditiadakan untuk tahun anggaran 2016, karena dialihkan untuk penggunaan dana PON 2016 september mendatang.

“Dana itu bantuan dari pemerintah Provinsi Jabar yang besarannya Rp 100 juta. Dana ini dicairkan setiap tahun di setiap desa,” kata Ketua Forum Komunikasi Kuwu Cirebon, Moch Carkim, di depan Gedung Sate.
Carkim menjelaskan, sangat tidak tepat jika penundaan itu disebabkan adanya perhelatan Pekan Olahraga Nasional (PON) di Jabar. Sementara, katanya, kabar penundaan itu baru diberitahukan baru-baru ini sehingga hal tersebut membebani para kuwu.

“Kalau ditunda harusnya disampaikan di akhir tahun karena kami sudah sampaikan program itu ke masyarakat. Ini jadi beban moral buat kami kepada rakyat. Uang itu kan bukan buat kuwu atau perangkat desa, tapi untuk rakyat dan mengangkat gubernur juga bahwa ini bantuan darinya,” jelas Carkim.
Ratusan Kuwu tersebut, bahkan memberanikan diri membentangkan spanduk pemisahan diri dari Provinsi Jawa Barat di depan gedung sate, dan diperlihatkan kepada awak media.

Salah satu perwakilan kuwu M Yakub, yang merupakan kuwu desa Karanganyar, Kecamatan Panguragan, Kabupaten Cirebon, mengatakan, bahwa pemasanagan spanduk ini, merupakan bentuk protes ke Aher, sapaan akrab Gubernur Jabar, yang dikabarkan menunda pencairan dana infrastruktur.

Menurutnya, dana bantuan itu merupakan janji gubernur yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.

“Cirebon punya psikologi sendiri yang karakternya punya kas. Mahar Gubernur kepada Cirebon itu infrastrukutr. Kalau tidak dipenuhi tentunya talak tiga,” kata Yakub kepada wartawan di Gedung Sate.
Dikatakan Yakub, infrastruktur di Kabupaten Cirebon terutama di desa masih perlu pembenahan. Tidak masuk akal jika hanya gara-gara PON pembenahan infrastruktur yang digunakan masyarakat harus ditunda.
“Ini berdampak buat psikologi kami karena kami sudah sampaikan program ini di akhir tahun di musrenbangdus, musrenbangdes, dan musrenbang di tingkat kecamatan,” ujar Yakub.

Carkim mengatakan, pencairan dana merupakan hal yang harus dilakukan gubernur. Kalaupun ada pencairan secara bertahap, harus berkekuatan hukum.

Meski berlangsung panas dengan orasi dan bentangan spanduk perihal pemisahan provinsi, aksi para kuwu di depan gedung sate Bandung, dijaga ketat petugas Kepolisian dari Polrestabes Bandung.

Sementara itu menurut perwakilan DPRD Jawa Barat, melalui Ketua Fraksi PDIP Waras Wasisto, menyatakan bahwa hilangnya dana desa tidak hanya di Cirebon, dan ini terjadi diseluruh di Jabar. DPRD telah menemui Gubernur Jabar, bersama seluruh pimpinan Fraksi guna mencari solusinya.

“Kemarin kita sudah meminta klarifikasi ke Gubernur, dalam paparannya dihadapan seluruh Ketua Fraksi DPRD, Gubernur menyatakan bahwa Gubernur menyampaikan ke tim TAPD (tim anggaran pemerintah daerah) agar jangan ada masalah dana koni, dan pon, karena ini menyangkut suksesnya jabar, kepada tim anggaran, tapi saya tidak memerintahkan dari dana desa,” jelas Waras mengutip jawaban Gubernur soal dana desa tahun 2016 ini, saat dikonfirmasi, Rabu (30/3).

Waras menambahkan, dengan adanya penghapusan dana desa, pihak DPRD Jabar meminta agar segera dicari jalan keluar dan solusinya. Karena ini terkait hak rakyat.

“Didepan para ketua Fraksi, Gubernur berjanji akan memanggil seluruh pengurus apdesi, se Jabar, akan saya tanggung jawab, dimana dana desa akan dicairkan dalam APBD Perubahan 2016 50 persen, dan APBD Murni 2017 50 persen,” jelas Waras.

Selaku Ketua Fraksi PDIP, dirinya meminta agar dengan kejadian ini, kedepan diharapkan kordinasi yang tidak bagus harus dihilangkan. Sehingga bisa merugikan rakyat.

“Hal seperti ini tidak boleh terjadi di tahun yang akan datang, tugas TAPD harus dievaluasi jika kordinasi dengan Gubernur tidak baik, bisa merugikan rakyat, kami akan kawal janji Gubernur tersebut, agar bisa merealisasikan bakti kepada rakyat,
Info Lainnya :

IBOSPORT.COM BANDAR DAN AGEN JUDI BOLA ONLINE TERPERCAYA
Read More
MAMI Berikan Beasiswa Kepada 20 Orang Mahasiswa Terpilih dari Berbagai PTN

MAMI Berikan Beasiswa Kepada 20 Orang Mahasiswa Terpilih dari Berbagai PTN

MAMI Berikan Beasiswa Kepada 20 Orang Mahasiswa Terpilih dari Berbagai PTN - Guna mencetak sumber daya manusia yang handal, Manulife Asset Management Indonesia (MAMI) memberikan beasiswa kepada 20 mahasiswa terpilih dari beberapa perguruan tinggi negeri (PTN) yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia.

Hal tersebut merupakan komitmen nyata MAMI untuk meningkatkan sumber daya manusia, serta bisa menjadikan manusia tersebut berguna bagi manusia lainnya.

“Kegiatan CSR ini pertama kalinya, kita berikan kepada 20 mahasiswa pilihan, sebagai penerima beasiswa MAMI. 20 mahasiswa terpilih ini, bisa terpilih dari sekian kandidat yang diseleksi,” ujar Legowo Kusumonegoro, Presiden Direktur, PT Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI), kepada wartawan di Bandung, Rabu (30/3).

Seleksi mahasiswa berprestasi ini dibantu oleh sampoerna fondation, dimana putra putri terbaik dari berbagai daerah dan dari sekolah terbaik di indonesia, kita hasilkan dan cetak menjadi sumber daya manusia yang handal.

Sementara menurut Putut Endro Andanawarih – Director of Business Development MAMI, menyatakan bahwa bukan hanya hanya bea siswa saja yang kami beri, kami juga memberikan biaya hidup dalam program kami ini.

“Jadi di program ini, pertama kali kita mengenalkan pilihan, yang menjadi aspirasi kami ini. Kami ingin membangun generasi muda,yang cerdas finansial serta dapat menjadi agent of change (agen Perubahan) di Masa depan,” jelasnya.

Di sepanjang tahun 2015, kami melakukan aktivitas lebih dari 2.800 aktivitas edukasi finasial, tatap muka, seminar, fgd, gathering media, edukasi di komunitas, televisi, di kampus, kelas, itu total aktiftas.
“Komitmen kami, untuk tetap melakukan edukasi, peningkatan pemahaman pentingnya berinvetasi sejak dini, hidup dengan gaya hidup yang makin irit dan kalau bahagia itu kecukupan finasial, sampai kita dipanggil oleh sang pencipta,” terangnya.

Dalam misi ini kita akan bekali mahasiswa mami dengan ketrampilan dan pengembangan diri, baik dalam presentasi, dan leader, pembekalan cukup padat mengenai cerdas finasial.

“Di program ini sebagai bagian dari modul informasi tambahan, kita perkenalkan sambil mereka kuliah, kita giring supaya mereka tumbuh menjadi panutan masyarakat sekitar, mereka juga harus dilatih, bukan hanya mencari penyuluh, pengajar, kita ingin memberi contoh ke masyarakat kita, coba kita lihat gaya hidupnya, agar bisa menularkan,” jelasnya.

Prgram beasiswa ini bukan tahunan, melainkan prgram pengembangan program skolahnya, untuk masa 4 tahun.

“Selama 4 tahun, kita siapkan budget sampai lulus itu dapat beasiswa, kita memilih yang benar – benar berprestasi, agar bisa menjalankan bea siswa ini dengan baik. Untuk total anggaran kita siapkan hingga Rp 1,4 M lebih bagi 20 penerima beasiswa MAMI,
Info Lainnya :

IBOSPORT.COM BANDAR DAN AGEN JUDI BOLA ONLINE TERPERCAYA
Read More
Ingatkan Daerah Bentuk BPBD, Wagub Jabar Mengaku Lelah

Ingatkan Daerah Bentuk BPBD, Wagub Jabar Mengaku Lelah

Ingatkan Daerah Bentuk BPBD, Wagub Jabar Mengaku Lelah - Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengaku sudah lelah mengingatkan enam kabupaten/kota di Jawa Barat yang hingga saat ini masih belum memiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Deddy mengatakan kondisi geografis daerah-daerah di Jawa Barat rawan terjadinya bencana. Mulai dari banjir, tanah longsor, hingga angin puting beliung karena itu keberadaan BPBD penting.

“Sudah berkali-kali saya ngomong sudah capek. Tanggung jawab dia (para kepala daerah) sama Allah. Karena mainin nyawa orang,” katanya di Bandung, Selasa (29/3) dilansir bisnis.com.

Sejak lama pihaknya juga telah mengirim surat teguran kepada ke enam daerah seperti Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Karawang. Namun, tidak diketahui alasan pasti ke enam daerah itu belum juga membentuk BPBD.

Meski begitu pihaknya akan terus mendorong ke enam daerah tersebut untuk segera membentuk BPBD. Karena tidak ada daerah di Jawa Barat bebaa dari bencana. “Akan dorong terus (untuk pembentukan BPBD). Aturan begitu. Ada bencana lagi, enggak dibikin (BPBD) lagi,” katanya.

Di tanya daerah mana yang paling lamban dalam pembentukan BPBD, menurut Deddy, semuanya lambat. Pasalnya ia telah mengingatkan sejak lama terkait pembentukan BPBD.

“Kita tetap tegur, secara tertulis sudah. Dari 2013 akhir,”
Info Lainnya :

IBOSPORT.COM BANDAR DAN AGEN JUDI BOLA ONLINE TERPERCAYA
Read More