Kuwu Se Cirebon Ancam Dirikan Provinsi Cirebon, Saat Demo Tuntut Dana Desa - Ratusan kuwu atau kepala desa, dari Kabupaten Cirebon menggelar aksi
di depan Gedung Sate Bandung, Rabu (30/3) siang sekira pukul 13.58 wib.
Dalam aksinya, para kuwu yang menggunakan sekitar sepuluh bus tersebut, mendesak Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan untuk segera mencairkan bantuan dana infrastruktur desa sebesar RP 100 juta per desa yang ditiadakan untuk tahun anggaran 2016, karena dialihkan untuk penggunaan dana PON 2016 september mendatang.
“Dana itu bantuan dari pemerintah Provinsi Jabar yang besarannya Rp 100 juta. Dana ini dicairkan setiap tahun di setiap desa,” kata Ketua Forum Komunikasi Kuwu Cirebon, Moch Carkim, di depan Gedung Sate.
Carkim menjelaskan, sangat tidak tepat jika penundaan itu disebabkan adanya perhelatan Pekan Olahraga Nasional (PON) di Jabar. Sementara, katanya, kabar penundaan itu baru diberitahukan baru-baru ini sehingga hal tersebut membebani para kuwu.
“Kalau ditunda harusnya disampaikan di akhir tahun karena kami sudah sampaikan program itu ke masyarakat. Ini jadi beban moral buat kami kepada rakyat. Uang itu kan bukan buat kuwu atau perangkat desa, tapi untuk rakyat dan mengangkat gubernur juga bahwa ini bantuan darinya,” jelas Carkim.
Ratusan Kuwu tersebut, bahkan memberanikan diri membentangkan spanduk pemisahan diri dari Provinsi Jawa Barat di depan gedung sate, dan diperlihatkan kepada awak media.
Salah satu perwakilan kuwu M Yakub, yang merupakan kuwu desa Karanganyar, Kecamatan Panguragan, Kabupaten Cirebon, mengatakan, bahwa pemasanagan spanduk ini, merupakan bentuk protes ke Aher, sapaan akrab Gubernur Jabar, yang dikabarkan menunda pencairan dana infrastruktur.
Menurutnya, dana bantuan itu merupakan janji gubernur yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
“Cirebon punya psikologi sendiri yang karakternya punya kas. Mahar Gubernur kepada Cirebon itu infrastrukutr. Kalau tidak dipenuhi tentunya talak tiga,” kata Yakub kepada wartawan di Gedung Sate.
Dikatakan Yakub, infrastruktur di Kabupaten Cirebon terutama di desa masih perlu pembenahan. Tidak masuk akal jika hanya gara-gara PON pembenahan infrastruktur yang digunakan masyarakat harus ditunda.
“Ini berdampak buat psikologi kami karena kami sudah sampaikan program ini di akhir tahun di musrenbangdus, musrenbangdes, dan musrenbang di tingkat kecamatan,” ujar Yakub.
Carkim mengatakan, pencairan dana merupakan hal yang harus dilakukan gubernur. Kalaupun ada pencairan secara bertahap, harus berkekuatan hukum.
Meski berlangsung panas dengan orasi dan bentangan spanduk perihal pemisahan provinsi, aksi para kuwu di depan gedung sate Bandung, dijaga ketat petugas Kepolisian dari Polrestabes Bandung.
Sementara itu menurut perwakilan DPRD Jawa Barat, melalui Ketua Fraksi PDIP Waras Wasisto, menyatakan bahwa hilangnya dana desa tidak hanya di Cirebon, dan ini terjadi diseluruh di Jabar. DPRD telah menemui Gubernur Jabar, bersama seluruh pimpinan Fraksi guna mencari solusinya.
“Kemarin kita sudah meminta klarifikasi ke Gubernur, dalam paparannya dihadapan seluruh Ketua Fraksi DPRD, Gubernur menyatakan bahwa Gubernur menyampaikan ke tim TAPD (tim anggaran pemerintah daerah) agar jangan ada masalah dana koni, dan pon, karena ini menyangkut suksesnya jabar, kepada tim anggaran, tapi saya tidak memerintahkan dari dana desa,” jelas Waras mengutip jawaban Gubernur soal dana desa tahun 2016 ini, saat dikonfirmasi, Rabu (30/3).
Waras menambahkan, dengan adanya penghapusan dana desa, pihak DPRD Jabar meminta agar segera dicari jalan keluar dan solusinya. Karena ini terkait hak rakyat.
“Didepan para ketua Fraksi, Gubernur berjanji akan memanggil seluruh pengurus apdesi, se Jabar, akan saya tanggung jawab, dimana dana desa akan dicairkan dalam APBD Perubahan 2016 50 persen, dan APBD Murni 2017 50 persen,” jelas Waras.
Selaku Ketua Fraksi PDIP, dirinya meminta agar dengan kejadian ini, kedepan diharapkan kordinasi yang tidak bagus harus dihilangkan. Sehingga bisa merugikan rakyat.
“Hal seperti ini tidak boleh terjadi di tahun yang akan datang, tugas TAPD harus dievaluasi jika kordinasi dengan Gubernur tidak baik, bisa merugikan rakyat, kami akan kawal janji Gubernur tersebut, agar bisa merealisasikan bakti kepada rakyat,
Info Lainnya :
IBOSPORT.COM BANDAR DAN AGEN JUDI BOLA ONLINE TERPERCAYA
Dalam aksinya, para kuwu yang menggunakan sekitar sepuluh bus tersebut, mendesak Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan untuk segera mencairkan bantuan dana infrastruktur desa sebesar RP 100 juta per desa yang ditiadakan untuk tahun anggaran 2016, karena dialihkan untuk penggunaan dana PON 2016 september mendatang.
“Dana itu bantuan dari pemerintah Provinsi Jabar yang besarannya Rp 100 juta. Dana ini dicairkan setiap tahun di setiap desa,” kata Ketua Forum Komunikasi Kuwu Cirebon, Moch Carkim, di depan Gedung Sate.
Carkim menjelaskan, sangat tidak tepat jika penundaan itu disebabkan adanya perhelatan Pekan Olahraga Nasional (PON) di Jabar. Sementara, katanya, kabar penundaan itu baru diberitahukan baru-baru ini sehingga hal tersebut membebani para kuwu.
“Kalau ditunda harusnya disampaikan di akhir tahun karena kami sudah sampaikan program itu ke masyarakat. Ini jadi beban moral buat kami kepada rakyat. Uang itu kan bukan buat kuwu atau perangkat desa, tapi untuk rakyat dan mengangkat gubernur juga bahwa ini bantuan darinya,” jelas Carkim.
Ratusan Kuwu tersebut, bahkan memberanikan diri membentangkan spanduk pemisahan diri dari Provinsi Jawa Barat di depan gedung sate, dan diperlihatkan kepada awak media.
Salah satu perwakilan kuwu M Yakub, yang merupakan kuwu desa Karanganyar, Kecamatan Panguragan, Kabupaten Cirebon, mengatakan, bahwa pemasanagan spanduk ini, merupakan bentuk protes ke Aher, sapaan akrab Gubernur Jabar, yang dikabarkan menunda pencairan dana infrastruktur.
Menurutnya, dana bantuan itu merupakan janji gubernur yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
“Cirebon punya psikologi sendiri yang karakternya punya kas. Mahar Gubernur kepada Cirebon itu infrastrukutr. Kalau tidak dipenuhi tentunya talak tiga,” kata Yakub kepada wartawan di Gedung Sate.
Dikatakan Yakub, infrastruktur di Kabupaten Cirebon terutama di desa masih perlu pembenahan. Tidak masuk akal jika hanya gara-gara PON pembenahan infrastruktur yang digunakan masyarakat harus ditunda.
“Ini berdampak buat psikologi kami karena kami sudah sampaikan program ini di akhir tahun di musrenbangdus, musrenbangdes, dan musrenbang di tingkat kecamatan,” ujar Yakub.
Carkim mengatakan, pencairan dana merupakan hal yang harus dilakukan gubernur. Kalaupun ada pencairan secara bertahap, harus berkekuatan hukum.
Meski berlangsung panas dengan orasi dan bentangan spanduk perihal pemisahan provinsi, aksi para kuwu di depan gedung sate Bandung, dijaga ketat petugas Kepolisian dari Polrestabes Bandung.
Sementara itu menurut perwakilan DPRD Jawa Barat, melalui Ketua Fraksi PDIP Waras Wasisto, menyatakan bahwa hilangnya dana desa tidak hanya di Cirebon, dan ini terjadi diseluruh di Jabar. DPRD telah menemui Gubernur Jabar, bersama seluruh pimpinan Fraksi guna mencari solusinya.
“Kemarin kita sudah meminta klarifikasi ke Gubernur, dalam paparannya dihadapan seluruh Ketua Fraksi DPRD, Gubernur menyatakan bahwa Gubernur menyampaikan ke tim TAPD (tim anggaran pemerintah daerah) agar jangan ada masalah dana koni, dan pon, karena ini menyangkut suksesnya jabar, kepada tim anggaran, tapi saya tidak memerintahkan dari dana desa,” jelas Waras mengutip jawaban Gubernur soal dana desa tahun 2016 ini, saat dikonfirmasi, Rabu (30/3).
Waras menambahkan, dengan adanya penghapusan dana desa, pihak DPRD Jabar meminta agar segera dicari jalan keluar dan solusinya. Karena ini terkait hak rakyat.
“Didepan para ketua Fraksi, Gubernur berjanji akan memanggil seluruh pengurus apdesi, se Jabar, akan saya tanggung jawab, dimana dana desa akan dicairkan dalam APBD Perubahan 2016 50 persen, dan APBD Murni 2017 50 persen,” jelas Waras.
Selaku Ketua Fraksi PDIP, dirinya meminta agar dengan kejadian ini, kedepan diharapkan kordinasi yang tidak bagus harus dihilangkan. Sehingga bisa merugikan rakyat.
“Hal seperti ini tidak boleh terjadi di tahun yang akan datang, tugas TAPD harus dievaluasi jika kordinasi dengan Gubernur tidak baik, bisa merugikan rakyat, kami akan kawal janji Gubernur tersebut, agar bisa merealisasikan bakti kepada rakyat,
Info Lainnya :
IBOSPORT.COM BANDAR DAN AGEN JUDI BOLA ONLINE TERPERCAYA